Thursday, September 30, 2010
Dewan Perwakilan Daerah mendukung peningkatan anggaran Kementerian Sosial
Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menyambut gembira langkah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mendukung peningkatan anggaran Kementerian Sosial untuk tahun 2011.
"DPR telah menyetujui tambahan anggaran sekitar Rp400 miliar, sehingga (seluruh anggaran) menjadi Rp4,05 triliun pada tahun 2011," katanya seperti disampaikan Tenaga Ahli Bidang Hubungan Media dan Tata Kelola Pemerintahan Mensos Sapto Waluyo,melalui pesan singkatnya kepada ANTARA, di Jakarta, Kamis.
Menurut Mensos, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah menetapkan pagu definitif tersebut
Ia mengemukakan bahwa sebenarnya ajuan Kemensos untuk anggaran tahun 2011 sebesara Rp8 triliun, tapi kemampuan APBN masih terbatas,sehingga dukungan DPD sangat penting untuk meningkatkan program kesejahteraan sosial di daerah.
Sementara itu, dalam rapat kerja dengan Mensos, Ketua III DPD Istibsyarah asal Jawa Timur menyampaikan bahwa masalah sosial di Tanah Air memang terjadi di hampir semua daerah.
"Kami melihat dalam kunjungan ke daerah, masalah sosial amat kompleks. Bila ditangani dengan anggaran terbatas, maka banyak masalah tidak selesai, seperti anak terlantar, lanjut usia (lansia) terlantar,korban bencana alam/sosial, dan lain-lain," kata Istibsyarah.
Sedangkan anggota DPD asal Provinsi Banten KH Abdi Sumaithi menambahkan, subsidi kepada panti lansia sangat tidak manusiawi.
"Saya cek, dana subsidi Rp12.000/orang/hari masih dipotong pajak Rp3.000. Kita perlu usulkan subsidi yang wajar karena amanat UUD menekankan kesejahteraan umum," katanya menegaskan.
Mengutip Mensos, Sapto Waluyo menambahkan bahwa anak terlantar di Indonesia yang usianya di bawah 18 tahun terus bertambah, dan kini jumlahnya telah mencapai 5,4 juta orang.
"Tingkat pertumbuhan anak-anak terlantar itu jelas tidak sehat karena tidak di rumah, dan kurang mendapat perlindungan seperti akses belajar, kesehatan dan lain-lain," katanya.
Ia mengatakan, dari 5,4 juta anak terlantar itu, sebanyak 232 ribu di antaranya merupakan anak jalanan yang terbagi atas tiga kelompok anak-anak yang seluruh hidupnya di jalan, kelompok anak yang empat hingga lima jam di jalanan, dan kelompok anak yang mendekati jalanan.
"Khusus di Jakarta, jumlah anak jalanan telah mencapai 12 ribu orang,sesuai hasil pendataan dinas sosial setempat," katanya.
Dalam satu kunjungan ke rumah perlindungan anak di Jakarta, Mensos mengakui jumlah anak jalanan terus bertambah. Karena itu Kemensos akan bekerja keras untuk penanggulangannya dengan membina mereka di rumah perlindungan anak, dan orang tuanya pun diberdayakan.
Ia mengatakan, melakukan program pemberdayaan keluarga/ masyarakat secara efektif dapat menanggulangi masalah kemiskinan yang umumnya masih menjadi penyebab keberadaan anak-anak jalanan.
Karena itu, ia menegaskan, perlunya kerja keras dalam upaya menurunkan jumlah anak jalanan yang terus bertambah di mana salah satu faktornya disebabkan kemiskinan.
Menurut dia, upaya penanggulangannya adalah dengan membina dan melindungi mereka dari keterlantaran dengan mengajak mereka untuk tinggal di rumah perlindungan anak, di samping memberdayakan orang tuanya dengan memberikan modal usaha.
Namun semua itu dilakukan pemerintah dengan persyaratan pendataan terlebih dahulu dan yang diutamakan bagi anak jalanan yang orang tuanya sangat miskin.
Sementara itu, Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Makmur Sunusi menambahkan untuk menangani banyaknya anak jalanan, Kemensos memiliki dua program unggulan yakni program keluarga harapan dan program kesejahteraan sosial anak.
Menurut Makmur Sunusi, program itu diharapkan mengurangi permasalahan anak dan mereka harus mendapat perlindungan dari orang tua dan keluarganya di mana yang utama adalah akses pelayanan kebutuhan dasar anak.
2011
Sementara itu, pada Maret 2010 Mensos mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Sosial menargetkan Indonesia bebas anak jalanan pada tahun 2011.
"Target 2011 tidak ada lagi anak jalanan," katanya.
Mensos juga mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi lintas sektor dan lintas kementerian untuk membahas soal penanganan anak jalanan.
"Selain itu, kami juga akan fokus pada pengembangan rumah singgah yang dinilai bisa menjadi salah satu solusi terbaik bagi penanganan anak jalanan," katanya.
Salim Segaf Al Jufrie menyebutkan pada saat ini telah tersedia sebanyak 70 rumah singgah yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia untuk menangani anak jalanan